Gara-gara zakat bisa masuk penjara?

UU zakat dapat penjarakan amil -Tahukah undang undang zakat yang telah disahkan DPR No.23 Taun 2011 tentang penglolaan zakat? Sejak disahkan pada bulan Oktober 2012 tahun lalu undang undang ini menimbulkan keresahan dikarenakan bebarapa pasal yang dapat memicu masalah di masyarakat.

Pada pasal 38 dinyatakan menyatakan, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang

Serta pada pasal 41 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemerintah dan DPR tidak memikirkan dampak pelaksanaan undang undang tersebut. Bagaimana jadinya jika dimasyarakat  ada kyai, ustad atau ibu ibu majelis taklim yang biasanya ikut membantu menyalurkan zakat dari masyarakat atau jamaah pengajiannya. Apakah mereka semua akan dipidanakan?

Permasalahannya, sejauh ini pembentukan amil zakat yang ada di setiap masjid atau musholla tidak pernah mengharuskan adanya surat izin dari pejabat yang berwenang, apalagi yang dilakukan secara perorangan seperti yang dilkukan para ustad, kiyai atau ibu-ibu majelis taklim.

Jika timbul pertanyaan….. kan undang undang mensyaratkan keharusan memiliki izin, nah tinggal diurus saja perizinannya.

Coba kita bayangkan, para kiyai, ustad, ibu-ibu majelis taklim dan pengurus masjid/mushola berbondong bondong mengurus ijin agar mereka terhindar dari ancaman pidana. Lantas kemana mereka mengurus ijin, kelurahan, kecamatan, dinasa agama, dinas sosial atau kemana. Selanjutnya, apakah lembaga pemerintahan tersebut yang mengurus?. Bayangkan potensi kolusi, pungli yang bakal terjadi?

Krisis Kepercayaan Masyarakat.

Sementara masyarakat sendiri sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi/lembaga pemerintah dan bentukannya. Masyarakat berharap tokoh masyarakat seperti merekalah yang dijadikan tempat untuk menyalurkan dana ZIS kemudian tidak bisa lagi melayani umat dilingkungannya karena diancam pidana

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Uswatun Hasanah, justru memandang positif undang-undang ini. Dia mengatakan, penerapan pidana kepada amil zakat adalah hal yang wajar. Menurutnya, Islam mengatur hukuman bagi siapa saja yang melakukan penyelewengan terhadap dana masyarakat, dalam konteks ini adalah zakat.

“Sejauh ini pemerintah tidak tahu kemana uang zakat tersebut? Apakah betul disalurkan dengan benar oleh amil zakat atau ada penyelewengan? Kalau terdaftar maka pemerintah jadi bisa mengawasi,” ujarnya di acara seminar yang bertajuk UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Potensi Peminggiran Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Kampus UI, Depok.

Sekilas pendapat sang Guru Besar tersebut benar adanya, namun alih alih mempertanyakan transparansi amilin di masyarakat yang hanya menglola dana zakat masyarakat di kampung-kampung dalam jumlah sedikit bagaimana pula dengan transparansi BAZ bentukan pemerintah. Kemana selama ini dana zakat yang ditarik pihak BAZ hingga kepelosok kampung bahkan melalui mekanisme pemerintahan  hingga setingkat kelurahan dan RT?

Dipihak lain medio 2003.,Jusuf Kalla (JK) saat itu menerima rombongan pegiat zakat. Pertemuan berlangsung hangat. Tak ada yang istimewa dari pertemuan itu hingga JK mengeluarkan pernyataannya yang cukup mengagetkan. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tak perlu ikut campur dalam pengelolaan zakat dan membiarkan masyarakat untuk mengelolanya sendiri. Argumentasinya sederhana, “saya tidak mempercayai pemerintah”. Nah bukankah di level elite saja sudah seperti ini kerancuannya.

 

Efektifitas dan Selera Muzakki

Sebetulnya bukanlah masalah kepercayaan terhadap siapa yang mengelola, akan tetapi lebih kepada masyarakat ingin menyalurkan zakat kepada pihak yang membuat hati muzaki itu tenang. Jika keinginan masyarakat menyalurkan melalui komunitas atau tokoh yang ada dikampungnya maka hal itu juga harus dihargai oleh pemerintah. Sejogjanya pemerintah justru memperkuat penglola zakat yang ada di kampung kampung bukannya mengancam mereka denganhukuman pidana.

Masyarakat berharap bahwa zakat mereka dapat dinikmati oleh mustahik yang ada disekitar mereka. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan jika tokoh masyarakat dilarang mengelola zakat.

Inilah kondisi negara tercinta, masih banyak hal lain yang butuh penegakan hukum tapi justru kearifan lokal yang berjalan justru diberangus. Diperbaiki tata kelolanya adalah kata kuncinya bukannya dilarang adanya partisipasi masyarakat.

Copyright © Rumah Anak Yatim – Yayasan Sahabat Yatim Indonesia
Yayasan Sahabat Yatim Indonesia located at Jl. Graha Raya Blok M7 No. 17 Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara, 021- 53126107 , Kota Tangerang Selatan, ID . Reviewed by 6595 Mendukung Program Kami rated: 9.9 / 10